Arema FC Tidak Keberatan Berbasis Di Ujung Indonesia Pada Putaran Kedua Liga 1

Arema FC sedang mempersiapkan kandang baru untuk Liga 1 putaran kedua 2022-2023. Seperti diketahui, Arema FC harus menjalani sisa musim di laga tandang karena dilarang bermain di kandang akibat tragedi Kanjuruhan. Kabarnya Arema FC akan bermarkas di Stadion Sultan Agung Bantul. Hal itu disampaikan Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru Sudjarno.

“Surat terakhir ditujukan ke Stadion Sultan Agung,” ujarnya. Stadion Sultan Agung di Bantur memenuhi kriteria Arema untuk mendapat sanksi. Merujuk Pasal 69 ayat 1, 2, dan 3 Kode Disiplin PSSI 2018, Arema FC dilarang menggelar pertandingan dan harus bergerak minimal 250 kilometer dari home plate hingga akhir musim 2022-2023. Selain itu, semua pertandingan kandang Arema tidak memperbolehkan penonton masuk.

Menanggapi kabar lawatan Arema FC ke Stadion Bantur Sultan Agung, pelatih Javier Roca menegaskan setiap anggota skuat berkomitmen menjalankan hukuman yang diberikan. Bahkan ia tak mempermasalahkan jika tim Arema FC harus bermarkas di pelosok Indonesia. “Bantur? Rencana kita tinggal di Papua. Betul, jadi siap-siap (wartawan) ke Papua atau Aceh,” ujarnya kepada media sambil memecah kebuntuan.

“Belum, saya belum konfirmasi. Kalau Bantur oke. Tergantung verifikasi stadion. Di sini ada rencana. Tapi di Papua tidak apa-apa,” imbuhnya. Arema FC juga mendukung kembalinya rencana kandang dan tandang dengan penonton untuk putaran kedua. Hukuman yang diperoleh tidak dianggap sebagai beban. Arema FC menerapkan hukuman ini dengan penuh kesadaran diri dan tanggung jawab.

Karena bentuk hukuman atas kesalahan ada di Tragedi Kanjuru Khan. “Itu bukan keputusan Arema, PSSI, LIB. Ini keputusan di luar sepak bola, kami hanya terlibat. Apapun, dimanapun. Dengan atau tanpa suporter,” pungkas Javier Roca.

 

Mengenai tragedi kanjuruhan Eks Dirut PT LIB Bebas, Aremania Bingung

Mantan direktur utama (direktur) PT. LIB Akhmad Hadian Lukita dibebaskan dari tahanan Polda Jatim. Pasalnya, masa penahanannya sudah habis dan berkas Hadian Lukita belum lengkap. Namun, polisi memastikan Akhmad Hadian Lukita tetap menjadi tersangka meski sudah dilepas dari tahanan Polda Jatim sejak Rabu (21/12/2022).

Koordinator Aremania Joint Group (TGA) Dyan Berdinandi mengatakan, pembebasan mantan Dirut PT.LIB karena dokumen yang tidak lengkap menjadi tanda tanya besar bagi Aremania. “Jelas sedang kami pikirkan,” kata Dyan saat dikonfirmasi, Kamis (22/12/2022). Ia mempertanyakan kinerja polisi yang mengusut kasus tersebut.

“Proses ini sudah berbulan-bulan dan belum selesai, tidak masuk akal. Kalau proses ini terus semua, LIB tidak selesai, sengaja tidak selesai atau bagaimana,” ujarnya. Dyan mengatakan Aremania akan terus memperjuangkan tuntutannya, termasuk menyampaikan laporan Tipe B ke Mabes Polri. “Kami juga akan ke Mabes Polri. Kami juga mendapat informasi bahwa Ombudsman RI sudah mulai ke Bareskrim Mabes Polri untuk mempersoalkan lebih lanjut laporan Tipe B itu,” ujarnya.

Sementara itu, AKBP Polda Jatim Achmad Taufiqurrahman/Direktur Kriminal Kamneg membenarkan bahwa Hadian Lukita masih berstatus tersangka meski sudah bebas.

Ia mengatakan, Kamis (22/12/2022): “Identitasnya masih tersangka dan kasusnya belum ditutup.” Hadian dibebaskan karena masa tahanannya di Polda Jatim habis. Selain itu, berkas perkara Hadian Lukita dikembalikan oleh Kejaksaan karena dianggap tidak lengkap dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang dimohonkan. Menurutnya, Hadian Lukita masih perlu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. “Tidak dilepas karena kasusnya dihentikan atau SP3. Dia harus lapor setiap hari Senin,” ujarnya.

Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali menyarankan agar pemerintah membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Usulan itu muncul setelah salah satu tersangka, Akhmad Hadian Lukita, dibebaskan setelah masa tahanan sementara habis.

Selain itu, faktor ketidaklengkapan dokumen dan ketidaksesuaian persyaratan permohonan menjadi alasan lain mengapa mantan direktur utama (direktur) PT Liga Indonesia Baru (LIB) itu dilepas pada Rabu (21/12/2022). “Saya usulkan karena kasus ini banyak mendapat perhatian tidak hanya di dalam negeri tetapi juga internasional, maka perlu dibentuk tim penyidik ​​yang independen,” ujar Akmal.

Susunan tim penyidik ​​independen ini bisa saja diisi oleh ahli hukum dan kepolisian, namun mereka benar-benar independen.

Dorongan itu membuat tim benar-benar fokus pada kasus, terutama berkas Lukita, kata Akmal. “Jangan serahkan semuanya ke polisi, polisi sekarang banyak kasus. Penyidikan belum selesai, mereka bukan P21, ini bukan tugas penyidik ​​profesional,” kata Akmal. Di luar itu, Akmal mendesak pemerintah serius mengusut kasus tersebut. Pembebasan Lukita juga harus menjadi pelajaran bagi pemerintahan mendatang untuk benar-benar serius dan tuntas mengusut tragedi yang meletus pada 1 Oktober 2022 itu.

Akmal mengingatkan, lambatnya penanganan kasus ini jangan sampai membuat tragedi Kanjuruhan menjadi sejarah hitam timnas. Karenanya, tragedi yang menewaskan 135 suporter Alemania FC ini harus diusut tuntas. “Jangan sampai kasus ini menjadi sejarah kelam timnas. Kasus ini belum tuntas,” jelas mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan itu.

Sementara itu, AKBP Polda Jatim Achmad Taufiqurrahman Wakil Direktur/Kabid Reserse Kriminal Kamneg membenarkan, meski Lukita sudah bebas, status hukumnya tetap sebagai tersangka. “Statusnya tetap sebagai tersangka dan kasusnya belum ditutup,” ujarnya.

Lukita dibebaskan karena masa penahanannya telah selesai, katanya. “Tapi tidak gratis karena kasusnya dihentikan atau SP3. Dia harus lapor setiap hari Senin,” ujarnya. Lukita dan lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan. Mereka adalah Suko Sutrisno, ketua sekaligus satpam Arema FC Panpel Arema Abdul Haris.

Kemudian ada Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Wahyu Kompol Setyo Pranoto, dan Kapolres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi di Samapta. Mereka dijerat dengan pasal yang sama, yakni Pasal 359 KUHP dan/atau Pasal 360 KUHP dan/atau Pasal 52 Pasal 103(1) UU Olahraga No. 11 Tahun 2022.